Demo BBM di Samarinda Ricuh, Massa Rusak Pagar Kantor Gubernur Kaltim
Demo BBM di Samarinda Ricuh, Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kaltim Membara menggelar demo di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim)
baca juga: Demo BBM di Manado, DPRD Di beri Tenggat Seminggu
menolak kenaikan harga BBM. Aksi unjuk rasa berakhir ricuh hingga massa merusak pagar kantor usai saling dorong dengan polisi.
Pantauan, Selasa (6/9/2022), aksi demo itu sempat memanas saat mahasiswa melakukan perusakan pagar dan saling dorong dengan polisi.
Sebelum akhirnya Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi menemui massa. Kami sebut ini aksi jilid pertama karena kami akan turun lagi selanjutnya dengan massa yang lebih besar.
Untuk tuntutan kami ada beberapa poin. Tapi yang isu besarnya adalah masyarakat Kaltim menolak kenaikkan harga BBM,” kata Humas Aksi Aliansi Masyarakat Kaltim Membara,
Sayid Ferhat kepada, Selasa (6/9/2022). Kita mengevaluasi BPH Migas karena sejauh ini memiliki kinerja yang kami anggap sangat tidak memuaskan dan masuk kategori buruk,” lanjut Sayid.
Massa meminta Pemprov Kaltim turut andil mengambil sikap ihwal kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM. Serta meminta mengevaluasi peran BPH Migas.
Makanya kami juga minta Pemprov Kaltim untuk menjamin dan menjaga kestabilan harga bahan pokok dan pangan. Kami juga meminta payung hukum
yang jelas perihal BBM subsidi, karena kita tak bisa pungkiri di setiap SPBU, khususnya mobil-mobil mewah juga antre BBM bersubsidi. Bahkan petugas dan oknum penimbun bekerja sama,” kata Sayid.
Dalam aksi kali ini, lanjut Sayid pihaknya ingin mengetahui sikap Pemprov Kaltim. Ia menyatakan massa tidak akan menerobos Kantor Gubernur.
Namun ia memastikan akan melakukan demo susulan. Aksi ini akan kami lakukan berjilid-jilid, sampai kita menang, dan bukan hanya kali ini.
Kami akan turun di tempat-tempat selanjutnya, bahkan kami ada wacana untuk memboikot SPBU di Samarinda,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi yang menemui massa aksi meminta para mahasiswa untuk dapat berdiskusi terkait persoalan perekonomian, termasuk kenaikan BBM serta adanya kelangkaan.
“Pemerintah Kalimantan Timur dalam persamaan ekonomi dan sejak kami dilantik, kami terus mengejar kepentingan masyarakat. Kalau di jelaskan secara detail nanti kita di skusi.
Silakan yang mau bertemu dengan saya, seluruh perwakilan kita tentukan waktunya,” jelasnya.
Dengan adanya penolakan kenaikan harga BBM ini, Pemprov pun akan berencana menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat.
“Oleh karena itu kita akan menyampaikan keberatan dari Kalimantan Timur kepada pemerintah pusat untuk diadakan evaluasi. Bagaimana sebaiknya harga BBM yang tidak menyengsarakan masyarakat,” pungkasnya.
